Sabtu, 03 Mei 2014

Sejarah PKS

Partai Keadilan Sejahtera
(bahasa Inggris : Prosperous
Justice Party , PKS ), sebelumnya
bernama Partai Keadilan (PK ),
adalah sebuah partai politik
berbasis Islam di Indonesia .
Sejarah
Gerakan dakwah kampus
Asal-usul PKS dapat ditelusuri
dari gerakan dakwah kampus
yang menyebar di universitas-
universitas Indonesia pada 1980-
an. Gerakan ini dapat dikatakan
dipelopori oleh Muhammad
Natsir, mantan Perdana Menteri
Indonesia dari Masyumi
(dibubarkan pada 1960) yang
mendirikan Dewan Dakwah
Islamiyah Indonesia (DDII) pada
1967. Lembaga ini awalnya fokus
kepada usaha mencegah kegiatan
misionari Kristen di Indonesia. [1]
Peran DDII yang paling krusial
adalah kelahiran Lembaga
Mujahid Dakwah yang berafiliasi
dengan DDII, dipimpin
Imaduddin Abdulrahim yang aktif
melakukan pelatihan keagamaan
di Masjid Salman , Institut
Teknologi Bandung.[2]
Pada 1985, rezim Orde Baru
mewajibkan seluruh organisasi
massa menjadikan Pancasila
sebagai asasnya. Ini membuat
sejumlah tokoh Islamis berang
dan menyebut rezim Soeharto
telah memperlakukan politik
Islam sebagai kutjing kurap. [2]
Pada saat yang sama, Jamaah
Tarbiyah meraih momentumnya
di kalangan mahasiswa kader
Rohis dan aktivis dakwah di
kampus-kampus. [3] Pada tahun
1993, Mustafa Kamal, seorang
kader Jamaah Tarbiyah,
memenangi pemilihan mahasiswa
untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya Universitas Indonesia ,
kader Jamaah pertama yang
memegang kekuasaan di level
universitas. Setahun kemudian,
Zulkieflimansyah, juga kader
Jamaah Tarbiyah, menjadi Ketua
Senat Mahasiswa di universitas
yang sama. [3]
Para anggota Jamaah Tarbiyah
kemudian mendirikan Lembaga
Dakwah Kampus, yang kemudian
menjadi unit-unit kegiatan
mahasiswa yang resmi di
berbagai kampus sekuler di
Indonesia, seperti di Universitas
Indonesia, terutama oleh para
aktivis Forum Studi Islam.
Saat itu, kata usrah yang sering
dipakai untuk menyebut
kelompok-kelompok kecil
pengajian di LDK mulai
diasosiasikan dengan kelompok
Islam radikal seperti Darul Islam,
yang menggunakan sistem sel ala
Ikhwanul Muslimin untuk
merekrut kader. [4]
Meskipun adanya berbagai faksi
dan kubu di dalam tubuh LDK,
semuanya sepakat membentuk
Forum Silaturahmi Lembaga
Dakwah Kampus (FSLDK) pada
1986. [5] . Pertemuan tahunan
ke-10 FSLDK di Malang pada
1998 dimanfaatkan untuk
deklarasi Kesatuan Aksi
Mahasiswa Muslim Indonesia
(KAMMI). [6]
Partai Keadilan
KAMMI muncul sebagai salah
satu organisasi yang paling vokal
menyuarakan tuntutan reformasi
melawan Soeharto, dipimpin oleh
Fahri Hamzah .[3] Sejurus setelah
mundurnya Soeharto pada 21
Mei 1998, para tokoh KAMMI
telah mempertimbangkan
berdirinya sebuah partai Islam.
Partai tersebut kemudian diberi
nama Partai Keadilan (disingkat
PK). Kendati tokoh elit KAMMI
memiliki kontribusi dalam
pembentukan PK, KAMMI dan PK
secara tegas menyatakan bahwa
tidak memiliki hubungan formal.
[2]
Ribuan kader PKS menyambut
presiden Anis Matta di
Pekanbaru, 15 Juni 2013.
Partai Keadilan dideklarasikan di
Masjid Al-Azhar , Kebayoran Baru ,
Jakarta , pada 20 Juli 1998, dan
mengangkat Nurmahmudi Isma'il
sebagai presiden pertamanya. Di
pemilihan umum legislatif
Indonesia 1999 , PK mendapat
1,436,565 suara, sekitar 1,36%
dari total perolehan suara
nasional dan mendapat tujuh
kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat .[7] Meskipun demikian,
PK gagal memenuhi ambang
batas parlemen sebesar dua
persen, sehingga memaksa partai
ini melakukan stembus accord
dengan delapan partai politik
berbasis Islam lainnya pada Mei
1999. [2][8]
Nurmahmudi kemudian,
ditawarkan jabatan Menteri
Kehutanan di Kabinet Persatuan
Nasional bentukan presiden
Abdurrahman Wahid pada
Oktober 1999. Ia menyetujui
tawaran tersebut dan
menyerahkan jabatan presiden
partai kepada Hidayat Nur
Wahid, seorang doktor lulusan
Universitas Islam Madinah , sejak
21 Mei 2000. [2]
Karena kegagalan PK memenuhi
ambang batas parlemen di
pemilihan umum selanjutnya,
menurut regulasi pemerintah,
mereka harus mengganti nama.
Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan
Sejahtera menyelesaikan seluruh
proses verifikasi Departemen
Hukum dan HAM di tingkat
Dewan Pimpinan Wilayah
(setingkat provinsi) dan Dewan
Pimpinan Daerah (setingkat
kabupaten dan kota). Sehari
kemudian, PK resmi berubah
nama menjadi Partai Keadilan
Sejahtera.[9]
Partai Keadilan Sejahtera
Dengan bergantinya PK menjadi
PKS, partai ini kembali
bertanding di pemilihan umum
legislatif Indonesia 2004 . PKS
meraih total 8,325,020 suara,
sekitar 7.34% dari total
perolehan suara nasional. PKS
berhak mendudukkan 45
wakilnya di DPR dan menduduki
peringkat keenam partai dengan
suara terbanyak, setelah Partai
Demokrat. [10] Presiden partai,
Hidayat Nur Wahid, terpilih
sebagai ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan
326 suara, mengalahkan Sutjipto
dari PDIP dengan 324 suara.[11]
Hidayat menyerahkan jabatan
presiden kepada Tifatul
Sembiring , juga seorang mantan
aktivis kampus dan pendiri PKS.
[3]
Jaringan
PKS, lewat bidang Kepanduan dan
Olahraga yang berada sejajar
dengan bidangt teritorial dan
badan-badan lainnya di bawah
presiden, telah mengembangkan
berbagai organisasi kepanduan
yang berfungsi sebagai "sayap
partai" yang berafiliasi secara
formal dengan partai, seperti
Garda Keadilan, [12] organisasi
pemuda Gema Keadilan , Kesatuan
Aksi Pelajar Muslim Indonesia
(KAPMI), Kesatuan Aksi
Mahasiswa Muslim Indonesia
(KAMMI), Yayasan Pemuda dan
Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), serta
Gugus Tugas Dakwah Sekolah
(GTDS). [2]
Bidang Kebijakan Publik
mengurusi teritorial politik dan
berhubungan dengan kelompok
pemikir yang berafiliasi formal
atau tidak formal dengan PKS,
antara lain Serikat Pekerja
Keadilan (SPK) [12] Perhimpunan
Petani Nelayan Sejahtera
Indonesia (PPNSI), [12] Central
for Indonesian Reform (CIR),
Pusat Advokasi Hukum dan Hak
Asasi Manusia (PAHAM),
Institute for Economics
Studies (INFES), Institute of
Students and Youth for
Democracy (INSYD) dan Yayasan
Pengembangan Sumber Daya
Pemuda (CYFIS). [2]
Sistem kaderisasi
PKS menggunakan modus
operandi Jamaah Tarbiyah untuk
memperbesar peluang
mendapatkan kader baru. [13]
PKS memakai dua strategi dalam
merekrut kader. Yang pertama
adalah pola rekrutmen individual
(al-da'wah al-fardhiyyah ), atau
bentuk pendekatan orang per
orang, meliputi komunikasi
personal secara langsung. [2]
Calon kader yang akan direkrut
diajak berpartisipasi dalam
forum-forum pembinaan rohani
yang diorganisir PKS seperti
usrah (keluarga), halaqah
(kelompok studi), liqa
(pertemuan mingguan), rihlah
(rekreasi), mukhayyam
(perkemahan), daurah (pelatihan
intelektual) dan nadwah
(seminar). [2] Sistem yang
digunakan PKS ini mirip dengan
sistem rekrutmen gerakan Islamis
di Mesir. [14] Yang kedua adalah
pola rekrutmen institusional ( al-
da'wah al'amma ). PKS
berafiliasi dengan berbagai
organisasi sayap yang berstatus
formal atau tidak formal,
sehingga partai dapat
memanfaatkan institusi-institusi
ini untuk meraup kader
potensial.[2]
PKS mewajibkan kadernya terlibat
aktif dalam pelatihan hierarkis
yang disebut marhalah .
Pelatihan ini mencakup proses
pembelajaran (ta'lim ), pelatihan
keorganisasian (tandzim ),
pembinaan karakter (taqwin) dan
evaluasi (taqwim ). [13]
Dalam sumpahnya sebagai
anggota PKS, kader harus
mengucapkan baiat secara
lengkap dengan membaca dua
kalimat syahadat. Dengan
demikian, sistem sumpah ini
tidak memungkinkan non-Muslim
menjadi kader PKS. [2] Namun
sesuai hasil Munas 2010 di
Jakarta, PKS membedakan antara
kader dan anggota. Kader adalah
anggota yang terikat oleh sistem
kaderisasi, sehingga sudah pasti
seorang Muslim. Sementara
anggota adalah siapa saja yang
terikat kepada organisasi dan
bersifat lebih umum dan terbuka.
Internasional
Kader PKS di seluruh dunia
tercatat sebanyak 7,000 orang
dan 22 Pusat Informasi dan
Pelayanan (PIP) yang tersebar di
22 negara. Jumlah ini merupakan
jumlah kader partai politik
Indonesia terbesar yang berada
di luar negeri. Banyaknya jumlah
kader di luar Indonesia ini
dimanfaatkan partai untuk
menayasar satu kursi DPR. [15]
Mesir
PK dan PKS telah lama dikaitkan
dengan Ikhwanul Muslimin yang
berbasis di Mesir , disebabkan
beberapa pendirinya bersekolah
di sekolah-sekolah Ikhwan[16]
Beberapa indikasi yang terlihat
adalah saat Mardani Ali Sera,
juru bicara PKS, membenarkan
bahwa beberapa karya pendiri
Ikhwan, Hasan al-Banna , menjadi
bacaan dan juga rujukan dalam
proses pengkaderan partai.[17]
PKS juga diklaim ikut serta dalam
Revolusi Mesir 2011 , meskipun
kabar tersebut kemudian
dibantah dan menegaskan bahwa
para kader partai (yang
diberitakan sebanyak 600 orang,
sebagian besar berstatus
mahasiswa) di Mesir hanya
berperan menyalurkan logistik
kepada warga negara Indonesia
yang terjebak di Mesir. [18] .
Namun, PKS menyatakan
"berduka" atas penggulingan
presiden Mesir dari Ikhwanul
Muslimin, Muhammad Mursi
pada Juli 2013, sekaligus
menyerukan kepada pemerintah
Indonesia untuk menekan militer
Mesir.[19]
Keterkaitan PKS dan Ikhwanul
Muslimin juga dibenarkan oleh
Yusuf al-Qaradawi , salah satu
tokoh Ikhwan yang berpengaruh,
[20] dan juga oleh pendiri PK,
Yusuf Supendi, yang mengakui
bahwa 90% pendanaan PK untuk
pemilihan umum pada 1999
didanai oleh partai-partai
seideologi di Timur Tengah. [21]
Namun, Ketua Dewan Syariah
PKS, Surahman Hidayat,
menegaskan bahwa mereka hanya
mempunyai "hubungan cita-cita"
dengan Ikhwanul Muslimin dan
menolak klaim bahwa PKS adalah
perwujudan lain dari organisasi
tersebut. Surahman justru
menyatakan bahwa PKS secara
substantif adalah pelanjut
perjuangan Masyumi.[22]
Turki
PKS juga disebut mempunyai
kemiripan dengan Partai Keadilan
dan Pembangunan pimpinan
Abdullah Gül yang berkuasa di
Turki . Surahman Hidayat juga
membenarkan bahwa mereka
juga sering mengunjungi kader
AKP di Turki "untuk
perbandingan". [23] Kedekatan ini
juga diperkuat dengan banyaknya
seminar dan silaturahim antara
PKS dan AKP, salah satunya
seperti saat para petinggi AKP
berkunjung ke Jakarta pada
Februari 2012. [24] PKS juga
menggelar pertemuan kader
sedunia di Istanbul pada April
2013. Meskipun presiden Anis
Matta menyatakan bahwa
pemilihan Istanbul adalah karena
posisi strategik kota tersebut di
tengah-tengah Asia, Eropa dan
Afrika, Anis juga menjadwalkan
pertemuan dengan petinggi AKP
dan mengharapkan agar kader-
kader dapat belajar dari
kesuksesan AKP di Turki. [25]
Palestina
PKS dikenal sebagai salah satu
partai yang paling vokal
memperjuangkan kemerdekaan
Palestina.[26] Beberapa aksi PKS
untuk kemerdekaan Palestina
antara lain dengan menempuh
jalur demonstrasi, seperti yang
dilakukan pada Maret 2010 di
kompleks Monas. [27] Tak jarang
pula PKS mengecam negara yang
tidak mendukung upaya
kemerdekaan Palestina, seperti
pada November 2012, saat
Amerika Serikat tidak menyetujui
masuknya Palestina sebagai
negara pemantau di forum
Perserikatan Bangsa-Bangsa .[28]
Demonstrasi PKS dikenal dengan
mengorganisir puluhan ribu
kader dan tak jarang pula umat
non-Muslim ikut di dalamnya,
seperti politisi PDI Perjuangan,
Sabam Sirait, yang ikut
berdemonstrasi bersama massa
PKS pada Maret 2010. [29] Selain
itu, PKS juga memanfaatkan
massa kadernya yang besar untuk
menggalang dana dalam jumlah
yang besar, dan seringkali
sumbangan tersebut disampaikan
langsung lewat utusan khusus
PKS ke Palestina, seperti saat
penggalangan dana serentak
seluruh DPW PKS di Indonesia
pada bulan November 2012. [30]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar